HAKIM Nama: SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. NIP: 19791001 200805 2 001: Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I (III/d) Jabatan: HAKIM: Nama: ERICK S. SIHOMBING, S.H. NIP: 19831114 200805 1 001: Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I (III/d) Jabatan: HAKIM: Nama: DEBORA D.R PARAPAT, S.H., M.Kn. NIP: 19810109200912 2 002: Pangkat/Gol. Ruang: Penata (III/c) Jabatan: HAKIM: Nama: MISBAH HILMY, S.H. NIP:
HubungiKami Pembinaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Pada PTUN Makassar Selasa, 28 Juni 2022 Kegiatan Pembinaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Oleh Wakil Ketua PT TUN Makassar Bapak H. ISWAN HERWIN, SH., MH.
Batam Jumat 18 Desember 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang menggelar Acara Pengantar Tugas Hakim sebagai bentuk Terima Kasih kepada Hakim yang Akan pindah tugas , Hakim yang akan pindah yaitu Bapak ALI ANWAR, SH.MH dan Ibu DEWI MAHARATI, SH.MH. SELAMAT HUT PTUN TANJUNGPINANG YANG KE 9 Dr. HASBI RESMI MENJADI SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
Fast Money. Jakarta - Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Apa yang dimaksud peradilan tata usaha negara?Secara umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau PERATUN merupakan lingkungan peradilan dibentuk dengan tanda disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember tata usaha negara menjadi lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung MA yang membantu menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara TUN.Dilansir situs resmi PTUN, berikut ini tujuan dibentuknya peradilan tata usaha Untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum2. Menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga Peradilan Tata Usaha NegaraDalam laman resmi PTUN juga dijelaskan tugas peradilan tata usaha negara sebagai Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara TUN- Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang- Peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan- Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara- Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara PTUN agar menjadi hakim yang profesionalFungsi Peradilan Tata Usaha NegaraAdapun fungsi peradilan tata usaha adalah sebagai Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baikmenyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang pengertian peradilan tata usaha negara dan tujuannya secara lengkap. Simak Video "BPOM Digugat ke PTUN Buntut Obat Sirup Tercemar Etilen Glikol" [GambasVideo 20detik] pay/pay
BerandaKlinikKenegaraanPengadilan Tata Usah...KenegaraanPengadilan Tata Usah...KenegaraanSenin, 2 Agustus 2010Apakah pihak tergugat intervensi dalam peradilan tata usaha negara, dapat mengajukan permohonan banding terhadap suatu keputusan pengadilan tata usaha tingkat I? Terima tekstual, UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara āUU PTUNā menyatakan pihak yang bisa mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara adalah penggugat dan tergugat. Pasal 122 UU PTUN menyebutkanāTerhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugatā.Namun, dalam prakteknya, tergugat II intervensi juga bisa melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini disampaikan oleh hakim yang juga pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara āPTUNā Jakarta Mustamar kepada hukumonline. Menurut Mustamar, tergugat II intervensi yang telah ditetapkan sebagai pihak oleh pengadilan bisa mengajukan upaya hukum. Ia menjelaskan, meskipun tergugat II intervensi bukan pejabat tata usaha negara, tetapi kedudukannya tetap sebagai tergugat. Apabila, misalnya tergugat asli atau pejabat tata usaha negara tidak mengajukan banding terhadap putusan PTUN tingkat pertama yang membatalkan surat keputusannya, maka tergugat II intervensi bisa mengajukan banding demikian, jelas Mustamar, dalam sidang biasanya pihak yang kepentingan paralel dengan tergugat ditanyakan apakah ingin menjadi saksi yang mendukung tergugat atau menjadi pihak ketiga tergugat II intervensi. Apabila ia memilih menjadi saksi maka ia tak memiliki hak mengajukan upaya hukum lanjutan banding, kasasi, atau PK di kemudian informasi, penjelasan pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 UU PTUN menjelaskan ada tiga cara pihak ketiga bisa masuk ke dalam perkara yang sedang berjalan di PTUN pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan;adakalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak penggugat atau tergugat; ataumasuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara penjelasan kami. Semoga No. 5 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraTags
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil - I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Indaryadi, August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Ketua / Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Indaryadi, Nip. 196902251991031004 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina Utama Madya IV/d . Silakan Klik tautan berikut ini Daftar Riwayat Pekerjaan Joko Setiono, SH.,MH Guss_ Nurhadi August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Joko Setiono, SH., MH. Nip. 19681215 199603 1 003 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina Utama Muda IV/c. Rut Endang Lestari, Pengelola Website August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Rut Endang Lestari, Nip. 197609302001122002 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Hakim Madya Pratama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina Tk. I IV/b . Indah Mayasari, SH., MH Pengelola Website August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Indah Mayasari, SH., MH. Nip. 197904132002122004 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Hakim Madya Pratama / Pembina Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina IV / a. Silakan Klik tautan berikut ini Daftar Riwayat Pekerjaan Pengki Nurpanji, Pengelola Website August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Pengki Nurpanji, Nip. 19780619 200212 1 003 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Hakim Madya Pratama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina IV/a. Silakan Klik tautan berikut ini Daftar Riwayat Pekerjaan Mohamad Syauqie, SH., MH. Pengelola Website August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Mohamad Syauqie, SH., MH. Nip. 197911292002121002 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Hakim Madya Pratama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina IV / a. Silakan Klik tautan berikut ini Daftar Riwayat Pekerjaan Dr. Eko Yulianto, SH, MH Guss_ Nurhadi August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Dr. Eko Yulianto, SH., MH. Nip. 198007312002121003 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Hakim Madya Pratama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina IV/ a. Silakan Klik tautan berikut ini Daftar Riwayat Pekerjaan Oktova Primasari, Pengelola Website August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Oktova Primasari, Nip. 197510022002122002 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Hakim Madya Pratama / Pembina Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina IV / a. Budiamin Rodding, Guss_ Nurhadi August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Budiamin Rodding, Nip. 197905032003121001 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Hakim Madya Pratama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina IV / a. Silakan Klik tautan berikut ini Daftar Riwayat Pekerjaan Dr. Teguh Satya Bhakti, Pengelola Website August 21, 2022 Profile Hakim Berikut Profil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Atas Nama Dr. Teguh Satya Bhakti, Nip. 198009172003121001 Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Hakim Madya Pratama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Pangkat Pembina IV / a. Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
hakim pengadilan tata usaha negara
